Pernyataan Pers

”ADB melanggar kebijakan mereka sendiri

dalam proyek Citarum (ICWRM)”

27 Mei 2008

 

Bank Pembangunan Asia (ADB) tahun ini akan memberikan pinjaman sebesar US$ 500 juta untuk perbaikan daerah aliran sungai (DAS) Citarum kepada pemerintah Indonesia. Proyek ini dinamakan Integrated Citarum Water Resource Management (ICWRM). Jumlah tersebut akan diberikan dalam tiga tahap, dengan memakai skema pembiayaan ADB yang baru yang dinamakan Multi-Tranche Financing Facility (MFF). Sebelum masuk dalam pinjaman proyek, pada tahap persiapan, ADB sudah memberikan empat kali Bantuan Teknis untuk proyek ini sejumlah US$ 2,18 juta.

Sungai Citarum merupakan sungai yang paling strategis di Indonesia. Sungai sepanjang 270 km ini merupakan sumber irigasi bagi 240.000 hektar sawah, menghasilkan 1.400 MW listrik dan memberikan 80% pasokan air bersih untuk warga Jakarta. Sungai ini juga menjadi sumber penghidupan bagi 9 juta orang yang tinggal di DAS Citarum.  Secara keseluruhan, program ICWRM ini akan meliputi area seluas 13.000 km2

Namun dalam proses perencanaannya, termasuk dalam memasuki tahap negosiasi, sejumlah organisasi yang terdiri dari debtWATCH Indonesia, KRuHA, E-Law Indonesia, Perkumpulan Boemi, IeSR dan BIGS, yang  memonitor proyek di Citarum ini beranggapan bahwa ADB tidak transparan dan bahkan berpotensi melakukan pelanggaran terhadap kebijakan transparansi mereka sendiri.

Isu transparansi dan pelanggaran yang dimaksud adalah mengenai ketersediaan dokumen-dokumen penting berkaitan dengan proyek ICWRM. Menurut Kebijakan Komunikasi Publik ADB, dokumen-dokumen penting berkaitan dengan persiapan implementasi sebuah proyek, harus tersedia untuk publik 120 hari sebelum proyek tersebut disetujui. Antara lain, laporan Bantuan Teknis (TA) dokumen AMDAL dan Rencana Penggusuran (Resettlement Plan). Selama kurun waktu 120 hari itu, publik boleh memberikan komentar dan masukan mereka berkaitan dengan proyek tersebut. Selain itu, segala macam bentuk pertanyaan atau kekhawatiran yang diajukan oleh masyarakat yang dilontarkan secara tertulis harus direspon oleh ADB dalam kurun waktu 5 hari kerja, dan jawaban atau informasi yang diminta sudah harus diberikan dalam kurun waktu selambat-lambatnya 30 hari.

Berdasarkan Dokumen Proyek yang ada di situs ADB, persetujuan proyek ICWRM adalah pada 28 Agustus 2008, artinya akhir April lalu merupakan kurun waktu 120 hari sebelum penandatanganan kontrak hutang. Dan menurut Chris Morris (Senior Water Resource Engineer ADB dan Pimpinan Proyek ini dari ADB), April adalah bulan dimana proses penilaian (appraisal) berlangsung. Namun pada kenyataannya sampai saat ini, dokumen-dokumen dan informasi penting yang harusnya sudah tersedia, belum dapat diakses oleh publik. Seperti laporan AMDAL penuh yang tidak kunjung tersedia, melainkan hanya laporan awal mengenai Analisa Lingkungan yang dibuat oleh sebuah perusahaan konsultan Jepang. Serta Draft Rencana Penggusuran (Involuntary Resettlement draft) yang seharusnya sudah ada sebelum tahap penilaian, juga belum tersedia.

Selain itu, berdasarkan kebijakan penggusuran (Involuntary Resettlement) ADB dinyatakan bahwa proyek perbaikan Citarum ini masuk dalam kategori A, artinya ADB mengakui bahwa proyek ini akan menggusur 200 atau lebih jumlah orang sekitar DAS. Tetapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda dikeluarkannya dokumen Rencana Penggusuran oleh ADB dan Pemerintah Indonesia. Padahal, Rencana Penggusuran tersebut, menurut Kebijakan Perlindungan ADB, harus disosialisasikan kepada warga yang akan terkena dampak dan rencana pemindahan harus dibuat dengan persetujuan warga.

Kelompok organisasi ini sudah dua kali mengirimkan surat resmi kepada ADB untuk mempertanyakan ketidakjelasan informasi mengenai proyek ICWRM, dan meminta agar ADB segera menyediakan kedua dokumen penting di atas. Namun, sudah sudah hampir dua bulan sejak surat pertama dikirimkan, ADB belum juga memberikan jawaban ataupun informasi yang diminta.

Oleh sebab itu, organisasi-organisasi ini menuntut kepada ADB dan pemerintah Indonesia agar kontrak proyek ICWRM tidak ditandatangani sebelum segala macam persyaratan dan proses yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas proyek ICWRM terpenuhi, sesuai dengan Kebijakan Komunikasi Publik dan Kebijakan Perlindungan ADB.

=== o0o ===

debtWATCH Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA),

E-LAW Indonesia, Institute for Essential Service Reform (IESR),

Perkumpulan Boemi, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)

 

Informasi lebih lanjut: