http://www.suaramerdeka.com/beta1/index.php?fuseaction=news.detailNews&id_news=18700

02/12/2008 17:27 wib – Nasional Aktual
ADB Didesak Mundur dari Proyek Citarum
Jakarta, CyberNews. Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM), sebuah jaringan berbasis masyarakat sipil di Jakarta dan Jawa Barat, memasukkan seruan kepada Dewan Direktur Asia Development Bank (ADB) di Markas Besarnya, di Manila pekan lalu. ARUM menuntut agar ADB menarik investasinya dari proyek rehabilitasi DAS Citarum yang mereka danai, bernama ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) kecuali jika sudah dilakukan penilaian ulang yang signifikan, berarti, kuat, dan meluas terhadap keseluruhan program.

Juru bicara ARUM Yulia Siswaningsih menjelaskan dalam dokumen analisa kritis ARUM yang disampaikan kepada Dewan Direksi ADB, kelompok ini telah menemukan kejanggalan dan kesalahan yang serius di desain rencana dan inplementasi proyeknya, terutama dalam dokumen rencana penggusuran ICWRMIP. Program ini dijadwalkan untuk disetujui oleh Dewan Direktur ADB pada 4  Desember 2008. ADB berencana untuk berinvestasi di proyek ini sebesar 500 juta USD melalui skema utangnya yang baru bernama Multitranche Financing Facility (MFF).

“Melalui MFF, Dewan Direktur ADB dapat menyetujui beberapa tahap pencairan hutang dimuka. Pinjaman tahap pertama ICWRMIP diperuntukkan untuk rehabilitasi Tarum Kanal Barat yang mengalir di tiga kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi yang komunitasnya diidentifikasi akan digusur oleh proyek ini,” ungkap Yulia dalam pernyataan pers, Selasa (2/12).
 
Menurut dia, Rancangan Rencana Pemukiman untuk tahap pertama ini mengindikasikan akan ada paling tidak 872 rumah tangga terkena dampak akan digusur. Akan tetapi menurut ARUM yang sudah memonitor proyek ini sejak Februari 2008, Dokumen Rencana Pemukiman ini memiliki banyak kejanggalan yang serius ketika ditinjau dari kebijakan penggusuran ADB sendiri maupun dari panduan penggusurannya.
 
“Jumlah orang yang diperkirakan terkena dampak dari proyek masih tidak signifikan. Dokumen Rencana Pemukiman Kembali mengidentifikasi, terdapat 872 rumah tangga yang akan terkena dampak proyek, tetapi kebijakan pemukiman dari ADB  mengharuskan menggunakan individu yang terkena dampak bukan rumah tangga,” katanya.

Hal ini berarti, lanjut dia, Dokumen Rencana Pemukiman Kembali tersebut menyesatkan, dimana dokumen tersebut tidak memberikan estimasi yang benar terhadap jumlah orang yang terkena dampak proyek baik langsung ataupun tidak langsung. Ditambahkan, tidak ada  program dan lokasi relokasi yang jelas bagi rumah tangga yang terkena proyek. Dokumen tersebut hanya mengidentifikasi tanah milik pribadi yang  mungkin dijadikan tempat untuk relokasi, namun tidak ada perlindungan hukum yang menjamin masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan lahan tersebut.
 
“ARUM sangat khawatir, mereka yang tidak dimasukkan dalam hitungan orang terkena dampak, tidak akan kebagian kompensasi yang mereka butuhkan, termasuk untuk ikut dalam program pemulihan penghidupan. Jika mereka  harus pindah, kemungkinan akan terperosok dalam jurang kemiskinan akan  semakin besar dan tidak ada jaminan bahwa kondisi mereka akan paling tidak  sama dengan kondisi sebelum tergusur, seperti yang disyaratkan oleh kebijakan pemukiman kembali ADB.”

(Imam M Djuki /CN05)