Petisi

 

Pesan untuk Dewan Direktur Bank Pembangunan Asia (ADB): Agar tidak menyetujui ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program) sampai terjadi perbaikan-perbaikan yang terukur.

 

Dokumen-dokumen pelindung dan persiapan proyek tidak sesuai dengan kebijakan-kebijakan ADB sendiri. Resiko sosial jauh lebih besar daripada potensi keuntungan dari rencana hutang ini.

 

 

ADB dan Sungai Citarum

Sungai  Citarum  adalah salah satu daerah aliran sungai (DAS) penting di Indonesiam yang berlokasi di Jawa Barat.  DAS ini seluas lebih dari 13,000 Km persegi, yang merupakan ruang hidup bagi 10 juta penduduk. DAS Citarum adalah merupakan pemasok 80 persen kebutuhan air bersih bagi penduduk Jakarta, sumber air irigasi bagi 240,000 hektar sawah dan pertanian, serta sumber energi listrik sebesar 1,400 MW.

 

Dengan maksud untuk mengatasi tantangan rumit dalam pengelolaan sumber air Citarum, ADB menawarkan paket bantuannya yang dinamai Integrated Citarum Water Resource Management Investment Project/ Proyek Investasi Pengelolaan Lingkungan dan sumber-sumber Air yang Terintegrasi (ICWRMIP). Program ini bermaksud untuk menawarkan pengintegrasian sumber-sumber air dengan pengelolaan lingkungan di DAS Citarum yang akan menuju pada konservasi air dan alokasinya. ICWRMIP memiliki berbagai proyek yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, pertanian pasokan air dan pasokan energi.

 

Dengan pendanaan lebih dari US$ 600 juta,  ICWRMIP adalah proyek pertama ADB yang menggunakan metode Multi-tranche Financing Facility (MFF), yang akan berjalan selama 15 tahun.  ADB telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Indonesia untuk Bantuan Teknis persiapan ICWRMIP. 4 Desember 2008, Dewan direktur ADB dijadwalkan untuk menyetujui proyek – proyek berikut yang menjadi bagian pendanaan ICWRMIP, yaitu:

  • Bantuan Teknis – memperkuat pengelolaan sumber-sumber air di 6 DAS (Ciliwung, Cisadane, Progo-opak Oyo, Ciujung, Bengawan Solo, Citarum)
  • MFF – konsep fasilitas: : Multitranche Financing Facility – Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program
  • Hutang –  Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program – Project 1

 

Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) adalah jaringan masyarakat sipil di Jakarta dan Jawa Barat yang melakukan pemantauan persiapan proyek ICWRMIP sejak Pebruari 2008. ARUM telah membangun kontak dengan pengelola proyek di ADB dan Bappenas sebagai usaha untuk mendapatkan informasi atas rencana ICWRMIP ini. ARUM telah melakukan penilaian kolektif atas ICWRMIP berdasarkan misi pencari-fakta, pertemuan dengan tim pengelola proyek ADB, meninjau dokumen-dokumen proyek, studi materi lain yang relevan termasuk kebijakan-kebijakan ADB. Juga melakukan pengujian integrated water resource management (IWRM), strategi jender, dan anti korupsi dari ICWRMIP dan resiko-resikonya. Tujuan dari penilaian (assessment) ini adalah untuk mengidentifikasikan potensi dampak dari ICWRMIP, terutama fase I, terhadap penghidupan mereka yang  langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

 

Rencana Penggusuran (Resettlement Plan)  dalam fase I hutang: penuh resiko

Hutang Fase pertama mencakup rehabilitasai Kanal Tarum Barat sepanjang 68,3 km yang mengalihkan sebagian badan Sungai Citarum yang digunakan untuk air irigasi, industri dan rumah tangga di Jawa Barat dan metropolitan Jakarta. Total hutang untuk sub-proyek ini adalah US$50 juta yang merupakan bagian dari total pendanaan MFF US$500 Juta.

 

Rehabilitasi Kanal Tarum Barat ini akan menggusur 872 rumah tangga dan memberi dampak tidak langsung bagi penduduk di tiga Kabupaten lainnya: Bekasi, Karawang dan Kota Bekasi. Namun, Rencana Penggusuran ini  (yang sampai sekarang masih dalam tahap rancangan) memiliki banyak  kejanggalan yang serius dan resiko sosial yang tinggi. Rencana Penggusuran tidak memenuhi kebijakan penggusuran ADB dan persyaratan-persyaratan implementasinya.

 

 Temuan-temuan kunci dari penilaian ini adalah sebagai berikut:

 

Mengenai rancangan Rencana Pemukiman (Resetlement Plan)

  • Ketidakcocokan dalam jumlah manusia yang terkena dampak proyek.
  • Ketidakjelasan dalam mekanisme untuk melihat kelangkaan lahan dan isu-isu kepemilikan
  • Tidak ada kompensasi yang layak, dan ukuran-ukuran bantuan rehabilitasi  dan pemulihan penghidupan (LRP).
  • Tidak ada jaminan restorasi  penghidupan kepada masyarakat yang terkena dampak, mengingat adanya kesenjangan dalam ukuran-ukuran bantuan tersebut. Strategi persiapan sosial tidak jelas dan tidak dapat diterima.
  • Proses pemukiman tidak jelas dan tidak partisipatoris.
  • Program pemulihan penghidupan (LRP) tidak memberikan mekanisme yang memadai dan jaminan memenuhi tujuan proyek ini.
  • Ada jurang yang lebar antara tujuan proyek (yaitu untuk mengisi setiap kekosongan di mana peraturan daerah ataupun Undang-undang tidak dapat memberikan jaminan bagi rumah-tangga yang terkena dampak dapat merehabilitasi dirinya agar setidaknya sama dengan kondisi sebelum proyek)[1] dan desain dari Program Pemulihan Penghidupan (LRP) tidaklah menjamin masyarakat yang terkena dampak lebih buruk kehidupannya dari kehidupan mereka sebelum dimukimkan kembali, mengingat  tempat relokasi masih belum diketahui dan program-program pelatihan hanya didasarkan pada asumsi-asumsi.
  • Secara keseluruhan, LRP sangat sempit, superfisial, tidak komprehensif, dan kabur. LRP tidak memiliki tujuan dan rencana spesifik untuk meningkatkan atau setidaknya memperbaiki kapasitas produktif mereka, termasuk untuk petani yang akan terkena dampak yang tidak memiliki hak atas penggunaan lahan.

 

Mengenai praktik transparansi dan konsultasi

  • Tidak memadainya keterbukaan informasi bagi publik dan konsultasi, terutama bagi keluarga yang terkena dampak dan pemerintah-pemerintah daerah.

 

Mengenai strategi IWRM, jender dan anti-korupsi

  • Rencana pemukiman tidak memiliki strategi jender yang jelas vis-avis kebijakan Jender ADB. Dokumen itu gagal untuk melihat mekanisme yang mewajibkan setiap pimpinan proyek dan penasehat proyek untuk melihat komponen penting dari isu jender dan pembangunan. Jika proyek ini terus berlangsung tanpa penilaian yang dalam atas kebutuhan yang berbeda dan dampak dari proyek terhadap perempuan, kebijakan jender ADB dan IPSA (Penilaian awal sosial dan kemiskinan), ini berarti ketimbang mempromosikan keberlanjutan, proyek ini malah akan memiskinkan perempuan yang hidup di sepanjang kanal tersebut.
  • Kerangka Anti-korupsi dan bagaimana ia akan diterapkan tidak jelas. Tawarannya tidak mencakup mekanisme yang jelas untuk mencegah dan memerangi praktik-praktik korupsi di tingkat lokal maupun nasional.
  • Tidak ada bukti empiris yang memaparkan keberhasilan apapun dari proyek-proyek IWRM di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan kondisi ini, tampaknya strategi yang diterapkan dalam proyek ini sungguh tidak mempertimbangkan persoalan biaya transaksi dari pengalokasian yang tidak inklusif kepada para pihak yang berbeda di hulu dan hilir (mengingat adanya pembagian kekuasaan dan kompetisi pengklaiman terhadap sumber air dan alokasinya) didalam manajemen proyek dan pembuatan keputusan. Di Indonesia, telah ada beberapa kontroversi yang terkait dengan pembuatan Dewan Daerah Aliran Sungai yang mandatnya lintas batas kabupaten dan propinsi, karena beberapa pemerintahan local menolak otoritasnya dalam manajemen sungai (contohnya untuk mengenakan dan mengumpulkan biaya dari pengguna air)  didelegasikan ke Dewan Daerah Aliran Sungai karena akan mempengaruhi pendapatan daerah mereka. ICWRMIP tidak memiliki strategi yang jelas tentang bagaimana menyelesaikan persoalan atau konflik vertikal maupun horisontal terkait dengan manajemen sungai Citarum.
  • Rehabilitasi Tarum Kanal Barat gagal memahami persoalan yang kompleks dari berkurangnya akses petani-petani terhadap air di Citarum untuk keperluan irigasi di lahan pertanian mereka hanya karena meningkatnya alokasi air kepada konsumsi air minum maupun untuk keperluan industri.

 

Kesimpulan

Rancangan Rencana Penggusuran dari fase pertama proyek ini memiliki banyak kesalahan. Rancangan tersebut tidak memiliki mekanisme yang tepat dan jelas yang pasti bagi pihak yang melakukan komplain melalui Kebijakan Pengaman- Penggusuran ADB (Involuntary Resettlement Policy ADB) di tahap formulasi maupun implementasi proyek. Ketidakadanya strategi yang eksplisit, dapat diverifikasi, dapat dimonitor, maupun strategi jender, anti korupsi, maupun IWRM menyebabkan potensi resiko yang serius terhadap percikan-percikan konflik horisontal dan vertikal di area proyek. Rancangan Rencana Penggusuran dan aktifitas persiapan perlindungan (safeguard) di project 1 memiliki indikasi kuat akan jaminan bahwa orang terkena dampak tidak akan dijamin keberlangsungan hidupnya. Resiko akan proses pemiskinan lebih jauh juga menjadi meningkat dengan dilaksanakannya proyek ini. Ditambah lagi, hal yang paling kritis dan penting bagi keberlanjutan penyediaan air dan alokasi air yang adalah ‘rehabilitasi’ hulu Citarum dan perencanaan yang terintegrasi serta pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta komunitas yang ada di hulu dan hilir, bukan rehabilitasi Tarum Kanal Barat.

 

Tuntutan Kami

Karena ICWRMIP tidak cukup mendapat dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, dan mengingat resiko politik serta pemiskinan yang tinggi, Dewan Direktur ADB harus sungguh-sungguh mempertimbangkan untuk menarik investasinya di MFF-ICWRMIP kecuali dilakukan penilaian-ulang yang signifikan, bermakna, kuat dan meluas terhadap seluruh rencana program.  Jika Dewan tetap melakukan persetujuannya tanpa melakukan penilaian-ulang, ini membuktikan bahwa Dewan menyetujui program yang jelas melanggar kebijakan perlindungan ADB dan kebijakan lainnya serta prosedur-prosedur operasional lainnya. 

 

Kami menuntut agar Dewan Direktur ADB harus segera menunda persetujuan MFF-ICWRMIP dan Fase 1 proyek pada 4 Desember, 2008 sampai terjadinya perbaikan-perbaikan yang signifikan dari proyek yang tunduk pada kebijakan ADB sendiri, dan praktik-praktik terbaik berdasarkan standar internasional. Dokumen-dokumen penting yang dihasilkan proyek ini harus terbuka untuk publik, dan menjadi subyek untuk dikonsultasikan ke para pemangku kepentingan, dan kepada masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak.

 

Tugas utama sekarang bukanlah tentang penyuntikan dana tetapi meneguhkan agar terjadinya tata pemerintahan sumber-sumber daya sungai citarum yang layak. Kami meyakini bahwa rencana program ini akan berujung pada buruknya hutang (bad debt), yang membebankan rakyat Indonesia dengan pinjaman yang tidak menjamin akses berkesinambungan terhadap sungai Citarum. ICWRMIP adalah inisiatif yang didisain oleh para teknokrat yang dapat menghambat inisiatif pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya publik mereka.

 

 

Jakarta, 2 Desember

 

Penandatangan Petisi:

 

Signatories (Name/Organization – Country)

 

 

 

  1. Diana Gultom, debtWATCH Indonesia– Indonesia
  2. Arimbi Heroepoetri, Environmental Law Alliance Worldwide (ELAW Indonesia) – Indonesia
  3. Hamong Santono, Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) – Indonesia
  4. Dadang Sudardja, Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM) – Indonesia
  5. Novita Merdriana Tantri, Perkumpulan Boemi-Indonesia
  6. Jefry Rohman, Pusat Sumber Daya Komunitas (PSDK), Bandung-Indonesia
  7. Koalisi Ornop Jawa Barat, Indonesia
  8. Ogie, WALHI Jawa Barat, Indonesia
  9. Siti Fatimah, Bandung Institute of Governance Studies (BIGS)- Indonesia
  10. Huyogo Gabriel Yohanes Simbolon, Ikatan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Indonesia, West Java, Indonesia
  11. Amrullah, elKAIL, Bekasi-Indonesia
  12. Berry Nahdian Forqan, WALHI Eksekutif Nasional/ Friends of the Earth Indonesia, Indonesia
  13. Syamsul Ardiansyah, INDIES, Jakarta-Indonesia
  14. Andiko, Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA), Jakarta, Indonesia
  15. Farah Sofa, Ketua Badan Pengurus INFID, Indonesia
  16. Fabby Tumiwa, Institute for Essential Service Reform (IESR) – Indonesia
  17. Chris Wangkay, Gerakan Aliansi Rakyat untuk Penghapusan Utang (GARPU) – Indonesia
  18. Jimmy Pandjaitan, Konservasi Alam dan Lingkungan Hidup (KALI), Sumatra Utara – Indonesia
  19. Adzkar Ahsinin, Yayasan Pemantau Hak Anak(YPHA) – Indonesia
  20. Chabibullah, Serikat Tani Merdeka (SETAM), Yogyakarta-Indonesia
  21. Imam Cahyono, Perkumpulan Prakarsa, Indonesia
  22. Abetnego Tarigan, Sawit Watch-Indonesia
  23. Beka Ulung Hapsara, Perguruan Rakyat Merdeka (PRM)-Indonesia
  24. Dede K, Kabut Riau-Indonesia
  25. Estu Fanani, LBH Apik Jakarta-Indonesia
  26. M. Teguh Surya, WALHI Eksekutif Nasional-Indonesia
  27. Wawan Suwandi, KOAGE-Indonesia
  28. Mohammad Djauhari, KpSHK, Bogor-Indonesia
  29. Shaban Setiawan, WALHI-Kalimantan Barat-Indonesia
  30. Ari Sunarijati, Bupera, FSPSI Reformasi-Indonesia
  31. Tubagus Haryo Karbyanto, FAKTA-Indonesia
  32. Ahmad Zazali, Scale Up-Indonesia
  33. Sulaiman Zuhdi Manik, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Aceh-Indonesia
  34. Muhamad Usman, Yayasan Sanak-Jambi-Indonesia
  35. Ika Kartika Dewi, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Jakarta-Indonesia
  36. Athoillah, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Surabaya-Indonesia
  37. Feri Irawan, Dewan Nasional WALHI-Indonesia
  38. Yohanna T. Wardhani, LBH Apik Jakarta, Jakarta-Indonesia
  39. Siti Maemunah, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM)-Indonesia
  40. Sarah Lery Mboeik, PIAR-Indonesia
  41. Dewi Rana Rasyidi, Lingkar Belajar untuk Perempuan, Palu-Indonesia
  42. Masruchah, Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)-Indonesia
  43. Kencana, KePPak Perempuan-Indonesia
  44. Dahniar, Perkumpulan Bantaya, Palu-Indonesia
  45. Ahmad Syarifudin, Environmental Task Force-Indonesia
  46. Irfan, Yayasan Kapeta-Indonesia
  47. Roman Ndau Lendong, Inspra, Flores, NTT-Indonesia
  48. Caroline Pintauli, Bina Insani, Sumatera Utara-Indonesia
  49. Ema, Institute of Community Justice, Makasar-Indonesia
  50. Supartono, KIKIS-Indonesia
  51. Mohamad Hamdin, Yayasan Tanah Merdeka, Palu-Indonesia
  52. Marthen Salu, Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Atambua-Indonesia
  53. Nur Hidayati, CSF-Indonesia
  54. Hanni Adiati, CSF- Indonesia
  55. Max Binur, Belantara Papua, Sorong-Indonesia
  56. Azas Tigor Nainggolan, FAKTA-Indonesia
  57. Mamiek,  Lembayung Institute, Jakarta-Indonesia
  58. Tri Chandra Aprianto, Fakultas Sastra, Universitas Jember-Indonesia
  59. Egi Neobeni, Yayasan Kiper-HAM, Flores-Indonesia
  60. Nedhy Priscilla, YKMF, Flores, Indonesia
  61. Yayasan Kebudayaan Masyarakat Adat (Yakema) Maumere-Indonesia
  62. Chalid Muhammad, Institut Hijau Indonesia-Indonesia
  63. Alfina Mustafainah, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Sulawesi Selatan-Indonesia
  64. Midaria Novawanty, KIARA-Indonesia
  65. Dwi Astuti, Bina Desa, Indonesia
  66. Risma Umar, Solidaritas Perempuan-Indonesia
  67. Titi Suntoro, NADI-Indonesia
  68. Indri, Semarak Cerlang Nusa (SCN)-Indonesia
  69. Saifuddin Gani, SH, SBSS&Partners Lawfirm, Banda Aceh-Indonesia
  70. Koesnadi Wirasapoetra, Sarekat Hijau-Indonesia
  71. Khalisah Khalid, Sarekat Hijau Indonesia
  72. Rian, Setara, Jambi, Indonesia
  73. Nila Ardhianie, AMRTA Institute, Indonesia
  74. Bowo Usodo, Jaringan Radio Komunitas-Indonesia
  75. Adi Rusprianto, Serikat Buruh Indonesia
  76. John Pluto Sinulingga, Bina Desa Sadajiwa, Meulaboh, Aceh Barat-Indonesia
  77. Budiman Maliki, LPMS, Poso-Indonesia
  78. Gustav Dupe, Perhimpunan Pelayanan Penjara
  79. Yayasan Pendidikan dan Swadaya Indonesia
  80. Forum Komunikasi Kristiani, Jakarta, Indonesia
  81. AD Eridani, Yayasan Rahima, Indonesia
  82. Eri Andriani, Forum Refleksi Emansipasi Jember, Indonesia
  83. Didi Novrian, SAINS (Sajogyo Institute), Bogor, Jawa Barat, Indonesia
  84. Budi Laksana, Kelompok Nelayan Cirebon, Jawa Barat, Indonesia
  85. Gunawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice-Indonesia
  86. Ella Uran, Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES), Labuan Bajo, Manggarai Barat, Flores, Nusa Tenggara Timur- Indonesia
  87. Ferdy M. Manu, Yayasan Komodo Indonesia Lestari (YAKINES), Nusa Tenggara Timur- Indonesia
  88. Dian Pratiwi P, Kediri Bersama Rakyat (KIBAR), Jawa Timur, Indonesia
  89. Baya, SETARA, Jambi- Indonesia
  90. Wahyu, Serikat Petani Indonesia (SPI), Indonesia
  91. Wildasari, Koalisi Anti Utang (KAU), Indonesia
  92. John Erryson, Forum Tanah Air, Indonesia
  93. Sutrisno, Serikat Buruh Indonesia- Indonesia
  94. Erpan Faryadi, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Indonesia
  95. Widji Sri Rahayu, Solidaritas Perempuan Jabodetabek- Indonesia
  96. Ridwan Darmawan, Indonesian Human Rights Committee for Social Justice-Indonesia
  97. Idham Arsyad, Konsorsium Pembaruan Agraria, Indonesia
  98. Rahma, LBH Semarang, Indonesia
  99. Yeni Roslaini Izi, Women’s Crisis Centre, Palembang, South Sumatera, Indonesia
  100. Musri Nauli, Yayasan Keadilan Rakyat, Jambi, Indonesia
  101. Lusia Palulungan, LBH APIK Makassar, South Sulawesi- Indonesia
  102. Rena Herdiyani, Kalyanamitra, Jakarta-Indonesia
  103. Adnan Balfaz, Komisi Orang Miskin Indonesia untuk Keadilan (KOMIK)- Indonesia
  104. Azmar Exwar, Jurnal Celebes, Makassar-Indonesia
  105. Herdianto, Bohotokong Generasi Muda-X-Onderneming, Central Sulawesi, Indonesia
  106. Sugeng, Himpunan Petani Organik Banyumas (HIPORMAS), Central Java, Indonesia
  107. Rukiyah, SPN-SU (Serikat Perempuan Nelayan Sumatera Utara), North Sumatera- Indonesia
  108. Ali Azhar Akbar, ELAW Indonesia- Indonesia
  109. Firman, Jaringan Kerja Bumi, Makassar- Indonesia
  110. Gustaf George, Pro Era Media Suara Komunitas Agraris (PERETAS), Central Sulawesi, Indonesia
  111. Ismar Indarsyah, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Indonesia
  112. Dani Setiawan, Koalisi Anti Utang, Indonesia
  113. Tasnim Yusuf, YSIK-Indonesia
  114. Datuk Usman Gumanti, Aliansi Komunitas Adat, Jambi- Indonesia
  115. Hariansyah Usman, Jikalahari, Riau- Indonesia
  116. Zohra Andi Baso, Forum Pemerhati Masalah Perempuan, South Sulawesi- Indonesia
  117. Yayasan Lembaga Konsumen, Sulsel-Indonesia
  118. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)- Indonesia
  119. Abdul Gofur, GAPPRI, Indonesia
  120. Sudarno, Perserikat Rakyat, Jakarta-Indonesia
  121. Serikat Nelayan Merdeka (SNM), Sumatera Utara- Indonesia
  122. Serikat Buruh Kebun (SERBUK), Serdang Bedagai, Sumut- Indonesia
  123. Isal Wardhana, WALHI Kalimantan Timur- Indonesia
  124. Beauty Erawati, LBH APIK NTB- Indonesia
  125. INNA, Jaringan Indonesia Timur, Indonesia
  126. Ismar Indarsyah, LMND, Indonesia
  127. Ari, FISIP USU, Sumatera Utara, Indonesia
  128. Sri Murtopo, Front Perjuangan Pemuda Indonesia, Indonesia
  129. Iswan Kaputra, BITRA Indonesia- Indonesia
  130. Himpunan Mahasiswa Islam KOM FISIP Universitas Sumatera Utara- Indonesia
  131. Syafrudin Ali, Front Perjuangan Rakyat Miskin, Indonesia
  132. Agus Arifin, Solidaritas Buruh Sumatera Utara, Indonesia
  133. Shabri Abdul Rahman, Komite Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Universitas Sumatera Utara, Indonesia
  134. Anto, Serikat Buruh Carrefour Medan (SBCM-SBSU), Sumatera Utara, Indonesia
  135. Abdul Sani, SBCM-SBSU, Indonesia
  136. Bambang, SBCM-SBSU, Indonesia
  137. Boy Dirgantara, SBCM-SBSU, Indonesia
  138. M. Fadli Siregar, Ketua SBCM-SBSU, Indonesia
  139. Ganda, Ketua SBCM-SBSU, Indonesia
  140. Winston Rondo, Perkumpulan Relawan CIS Timor, Indonesia
  141. Rahwanto, Himpunan Mahasiswa Islam UMSU, Sumatera Utara, Indonesia
  142. Maharani Caroline, LBH Menado, North Sulawesi, Indonesia
  143. Desmiwati, Manager Region Jawa Kalimantan WALHI Eksekutif Nasional, Indonesia
  144. Desiana, PP PMKRI, Indonesia
  145. Baginda, Serikat Buruh Medan Independen Sumatera Utara (SBMI-SUMUT), Indonesia
  146. Johny Setiawan Mundung, WALHI Riau, Indonesia
  147. JAPESDA (Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam), Indonesia
  148. HIMBUNGA (Kelompok Kerja untuk Perdamaian), Indonesia
  149. Ulfah Mutiah Hizma, Yayasan Rahima, Indonesia
  150. Ririn Sefsani, Commitment Democratic Governance and Social Justice, Solo, Indonesia
  151. Dwi Ayu Kartikasari, Komunitas Anti Globalisasi Ekonomi, Indonesia
  152. SARI, Solo, Indonesia

 

International

  1. Chad Dobson, Bank Information Center (BIC), USA
  2. NGO Forum on ADB, Manila
  3. Milo Tanchuling, Freedom from Debt Coalition, Philippines
  4. Prabin Man Singh, Collective Initiative for Research and Action (CIRA), Nepal
  5. Zakir Kibria, BanglaPraxis (Bangladesh)
  6. Janaka, Green Movement of Srilanka, Srilanka
  7. Charles Santiago, Monitoring Sustainability of Globalization-MSN, Malaysia
  8. Vimalbhai, Matu Peoples’ Organization, India
  9. Wilfred Dcosta, Indian Social Action Forum – INSAF, India
  10. Souparna Lahiri, National Forum of Forest People & Forest Workers, India
  11. Water & Energy Users’ Federation-Nepal (WAFED), Nepal
  12. Himalayan & Peninsular Hydro-Ecological Network – HYPHEN
  13. Nepal Policy Institute – NPI, Nepal
  14. Ekoloji Kolektifi Türkiye
  15. Gaye Yilmaz, Platform “No to commercialization of water”, Turkey
  16. Acacia Rose, Alpine Riverkeepers Australia, Australia
  17. Sarah Siddiqi, citizens’ alliance in reforms for equitable and efficient development, Pakistan

 

Akademisi

  1. Benny D Setianto, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Catholic University-Indonesia
  2. Tri Chandra Aprianto, Fakultas Sastra, Universitas Jember-Indonesia
  3. Wijanto Hadipuro, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Catholic University- Indonesia
  4. Hotmauli Sidabalok, Post Graduate Program on Environment and Urban Studies Soegijapranata Chatolic University-Indonesia

 

Individu

  1. Yulia Siswaningsih, Jakarta, Indonesia
  2. Adhi Prasetyo, Jakarta, Indonesia
  3. Anik Wusari, Jakarta, Indonesia
  4. Tandiono Bawor Purbaya, Jakarta, Indonesia
  5. Siti Aminah, Jakarta, Indonesia
  6. Syafruddin K., Donggala
  7. Boedhi Widjarjo, Jakarta Indonesia
  8. I Wayan Suwardana
  9. Dete Aliyah, Jakarta, Indonesia
  10. Hedar Laudjeng, Palu, Indonesia
  11. BJD. Gayatri, Jakarta, Indonesia
  12. Bambang Budiono, Jawa Barat, Indonesia
  13. Ratna Yunita, Jakarta, Indonesia
  14. Latief Madafaku, Dompu, Indonesia
  15. Husnaeni Nugroho, Indonesia
  16. Jevelina Punuh, Indonesia

 

 

 

[1] Resettlement Planning Document, 37049-01-03 INO, 11 Agustus 2008, halaman 15, paragraf 33.