Tunda Pinjaman dari ADB
Proyek Revitalisasi DAS Citarum Prematur
Rabu, 3 Desember 2008 | 11:57 WIB

Bandung, Kompas – Sejumlah elemen masyarakat Jawa Barat mendesak pemerintah pusat membatalkan penandatanganan kesepakatan pinjaman dana dari Bank Pembangunan Asia (ADB) sebesar 500 juta dollar AS untuk proyek revitalisasi daerah aliran Sungai Citarum. Proyek yang rencananya ditandatangani pada Kamis (4/12) di Jakarta tersebut dinilai tidak efektif dan sarat kepentingan.

Ketua Aliansi Rakyat untuk Citarum Dadang Sudardja mengaku menemukan berbagai kejanggalan dalam dokumen yang analisis dampak sosialnya disiapkan ADB bersama konsultan Nippon Koei itu. “Persiapannya asal-asalan dan tidak sesuai fakta di lapangan. Yang terpenting, tidak ada dokumen tentang analisis mengenai dampak lingkungan (amdal),” ujarnya di Bandung, Selasa (2/12).

Berdasarkan dokumen yang dikeluarkan ADB, tahap pertama proyek tersebut adalah rehabilitasi Kanal Tarum Barat sepanjang 68,3 kilometer di wilayah Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Dari pengecekan di lapangan, Dadang memastikan, program ini merupakan pengalihan sebagian badan Sungai Citarum yang digunakan untuk irigasi, industri, dan permukiman.

“Ada beberapa kejanggalan dari rencana penggusuran ini. Di dokumen ADB, ada 872 rumah tangga yang akan digusur, tetapi tidak disebutkan berapa tepatnya orang yang akan terkena dampak pelebaran kanal tersebut,” ungkap Dadang.

Aktivis DebtWATCH, Diana Gultom, menambahkan, subproyek senilai 50 juta dollar AS tersebut tidak menjamin masyarakat yang tergusur mendapat ganti rugi dan program pemulihan penghidupan layak. “Karena itu, demi menghindari potensi konflik di masyarakat, kesepakatan proyek sebaiknya ditunda hingga terjadi sejumlah perbaikan signifikan,” ujarnya.

Pinjaman 15 tahun

Arimbi Heroepoetri dari Environmental Law Alliance Worldwide Indonesia mengatakan, pembahasan proyek Integrated Citarum Water Resource Management Investment Program telah dimulai tiga tahun lalu. Dana dari ADB disalurkan melalui sistem multi-tranche financing facility selama 15 tahun.

“Uang akan dikucurkan seluruhnya di awal termin. Meskipun ada evaluasi yang menunjukkan program tersebut gagal dan tidak efektif, utang tidak bisa dibatalkan di tengah jalan. Pembayaran tetap harus dilakukan bersama bunganya,” kata Arimbi.

Dimulainya proyek revitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum dari wilayah hilir di Bekasi juga tidak sesuai dengan konsep penyelamatan lingkungan. Menurut aktivis Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air, Hamong Santono, persoalan DAS Citarum terdapat di daerah hulu, yakni di Gunung Wayang, Pangalengan, Kabupaten Bandung, serta DAS bagian tengah di sekitar Waduk Saguling, Cirata, dan Jatiluhur.

Untuk itu, gabungan elemen masyarakat menilai, kesepakatan proyek tersebut sarat kepentingan. Proyek itu diduga untuk mengamankan pasokan air minum ke wilayah Jakarta di mana 80 persen air bersih untuk warga Jakarta berasal dari Kanal Tarum Barat.

Menurut Dadang, penanganan DAS Citarum memang mendesak. Namun, konsep yang ditawarkan ADB sangat prematur dan rawan korupsi dengan risiko kegagalan sangat besar. Apalagi, tidak ada transparansi sedikit pun dari pihak ADB dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (GRE)