Kelompok masyarakat di Indonesia mendesak ADB segera mundur dari proyek Citarum

 

Aliansi Rakyat untuk Citarum (ARUM), sebuah jaringan berbasis Masyarakat Sipil di Jakarta dan Jawa Barat, memasukkan seruan kepada Dewan Direktur ADB di Markas Besarnya, di Manila, minggu lalu. ARUM menuntut agar ADB menarik investasinya dari Proyek rehabilitasi DAS Citarum yang mereka danai, bernama ICWRMIP (Integrated Citarum Water Resources Management Investment Program) kecuali jika sudah dilakukan penilaian ulang yang signifikan, berarti, kuat, dan meluas terhadap keseluruhan program. Dalam dokumen analisa kritis ARUM yang disampaikan kepada Dewan Direksi ADB, kelompok ini telah menemukan kejanggalan dan kesalahan yang serius di desain rencana dan inplementasi proyeknya, terutama dalam dokumen Rencana Penggusuran ICWRMIP.

Program ini dijadwalkan untuk disetujui oleh Dewan Direktur ADB pada 4 Desember 2008. ADB berencana untuk berinvestasi di proyek ini sebesar 500 juta USD melalui skema utang (peminjaman) nya yang baru, bernama: Multitranche Financing Facility (MFF). Melalui MFF,  Dewan Direktur  dapat menyetujui beberapa tahap pencairan hutang dimuka. Pinjaman tahap pertama ICWRMIP  diperuntukkan untuk rehabilitasi Tarum Kanal Barat yang mengalir di tiga Kabupaten/Kota: Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi yang komunitasnya diidentifikasi akan DIGUSUR oleh proyek ini.

 

Rancangan Rencana Pemukiman untuk tahap pertama ini mengindikasikan akan ada paling tidak 872 rumah tangga terkena dampak akan digusur.  Akan tetapi menurut ARUM yang sudah memonitor proyek ini sejak Pebruari 2008, Dokumen Rencana Pemukiman ini memiliki banyak kejanggalan yang serius (apalagi) ketika ditinjau dari kebijakan penggusuran ADB sendiri maupun dari panduan penggusurannya.

 

Menurut Diana Gultom dari debtWATCH Indonesia “jumlah orang yang  diperkirakan terkena dampak dari proyek masih tidak signifikan. Dokumen Rencana Pemukiman Kembali mengidentifikasi, terdapat  872 rumah tangga yang akan terkena dampak proyek, tetapi kebijakan pemukiman dari ADB mengharuskan menggunakan individu yang terkena dampak (affected persons) bukan rumah tangga.” Hal ini berarti, Dokumen Rencana Pemukiman Kembali tersebut menyesatkan, dimana dokumen tersebut tidak memberikan estimasi yang benar terhadap jumlah orang yang terkena dampak proyek baik langsung ataupun tidak langsung”. Diana menambahkan bahwa “ tidak ada program dan lokasi relokasi yang jelas bagi rumah tangga yang terkena proyek. Dokumen tersebut hanya mengidentifikasi tanah milik pribadi  yang mungkin dijadikan tempat untuk relokasi, namun tidak ada perlindungan hukum yang menjamin masyarakat untuk dapat mengakses dan menggunakan lahan tersebut”.

 

ARUM sangat khawatir, mereka yang tidak dimasukkan dalam hitungan orang terkena dampak, tidak akan kebagian kompensasi yang mereka butuhkan, termasuk untuk ikut dalam program pemulihan penghidupan. Jika mereka harus pindah, kemungkinan akan terperosok dalam jurang kemiskinan akan semakin besar dan tidak ada jaminan bahwa kondisi mereka akan paling tidak sama dengan kondisi sebelum tergusur, seperti yang disyaratkan oleh kebijakan pemukiman kembali ADB.

 

Selain itu, laporan ARUM menyebutkan, bahwa dokumen Rencana Penggusuran tersebut tidak memasukkan strategi Anti-Korupsi. Padahal ICWRMIP adalah proyek trulyunan Rupiah, tapi tidak menempatkan system monitoring, verifikasi dan reportasi yang jelas untuk menangkal praktek-praktek korupsi dalam manajemen proyek, termasuk untuk urusan tender dan pengadaan barang.

 

Terkait dengan penghitungan yang tidak tepat  terhadap jumlah orang yang terkena dampak proyek, dokumen Rencana Pemukiman tidak memiliki data yang jelas tentang dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, anak  dan lansia. Selain itu, dokumen tersebut juga tidak memasukkan dengan jelas dan perspektif jender seperti yang disyaratkan oleh kebijakan jender ADB.  Arimbi Heroepoetri dari E-Law Indonesia mengatakan bahwa “analisa jender dalam dokumen pemukiman kembali tidak menampilkan kebutuhan-kebutuhan perempuan dan lapisan kekerasan di dalam penilaian dampak proyek yang berbeda terhadap  perempuan, laki-laki dan anak-anak”.

Dalam usulan program, ICWRMIP akan mengadopsi konsep Integrated Water Resources Management (IWRM). Namun, kerangka monitoring dan desain proyek gagal untuk menunjukkan aspek-aspek yang terintegrasi tersebut. Menurut Wijanto Hadipuro, peneliti dan dosen Universitas Katolik Soegijaparanata, Semarang, yang juga sedang melakukan penelitian terhadap alokasi air di sungai Citarum, tidak ada bukti empiris yang ditunjukkan dalam program ini yang memaparkan keberhasilan apapun dari proyek-proyek IWRM di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Dengan kondisi ini, tampaknya strategi yang diterapkan dalam proyek ini sungguh tidak mempertimbangkan persoalan biaya transaksi dari pengalokasian yang tidak inklusif kepada para pihak yang berbeda di hulu dan hilir (mengingat adanya pembagian kekuasaan dan kompetisi pengklaiman terhadap sumber air dan alokasinya) didalam manajemen proyek dan pembuatan keputusan.

 

Wijanto mengatakan, “Di Indonesia, terdapat beberapa kontroversi terkait dengan pembentukan Dewan Daerah Aliran Sungai yang mandatnya lintas batas propinsi dan kabupaten, karena beberapa pemerintahan lokal menolak otoritasnya dalam manajemen sungai (contohnya untuk mengenakan dan mengumpulkan biaya dari pengguna air) didelegasikan kepada Dewan tersebut karena akan mempengaruhi pendapatan daerah mereka”. ICWRMIP tidak memiliki strategi yang jelas mengenai bagaimana konflik horisontal dan vertikal terkait dengan Manajemen Sungai Citarum dapat diselesaikan.

 

Minggu lalu, Wijanto sempat bertemu dengan beberapa beberapa anggota Dewan Direktur  ADB di Manila untuk mendorong mereka agar tidak menyetujui proyek ini sampai terdapat perbaikan yang signifikan serta terukur terkait proyek ini yang sejalan dengan kebijakan ADB sendiri, praktik-praktik terbaik, maupun standar internasional.

 

Menjelaskan tuntutan ARUM, Hamong Santono dari Koalisi Rakyat untuk Hak Atas Air (KRuHA) mengatakan “dengan melihat berbagai kondisi dan situasi yang terjadi selama proses persiapan program, kita meminta dengan sangat kepada Dewan Gubernur ADB untuk  secara serius mempertimbangkan untuk menarik investasi mereka dalam MFF-ICWRMIP pada tanggal 4 Desember 2008. Tanpa ada desain dan perencanaan program yang baik, program ini sangat diragukan akan memberikan manfaat buat masyarakat yang terkena dampak  dan masyarakat Indonesia umumnya”.

 

Jakarta, 1 Desember 2008

 

Contact persons:

          Arimbi Heropoetri (0811-848514)

          Diana Gultom (0815-9202737)

          Hamong Santono (0815-11485137)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s